Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menerima serah terima tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) dari Tito Karnavian. Prosesi serah terima berlangsung di Kantor BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026). ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA

LITERASI-ONLINE.COM - Wakil Panglima TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak, resmi menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). 

Sebelumnya, tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diemban oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Prosesi serah terima tugas dan tanggung jawab ini berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026.

Setelah prosesi serah terima tugas dan tanggung jawab, Jenderal Maruli berharap bisa berkontribusi untuk negara dalam jabatan barunya itu. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Maruli untuk dua jabatan, yakni Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kini berubah menjadi BNPPDT adalah lembaga yang menetapkan kebijakan program, perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 

Badan ini memiliki sejumlah fungsi, yakni penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 

Badan ini juga memiliki fungsi pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 

Fungsi lainnya adalah penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan.

Menurut Tito Karnavian, mengembangkan daerah perbatasan agar ada keadilan.

Agar rakyat di sana juga lebih sejahtera.

"Dengan sejahteranya mereka akan memperkuat nasionalisme dan mereka menjadi buffer zone dari infiltrasi darat maupun laut," kata Tito Karnavian, dikutip dari kantor berita Antara.

Ia menambahkan, pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah negara, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan itu. 

Sedangkan Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, akan melanjutkan program-program yang telah berjalan serta meningkatkan pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah.

Dengan perluasan cakupan tugas melalui BNPPDT, ia berharap pengelolaan kawasan perbatasan dapat dikembangkan lebih lanjut. (*)


Baca juga