Lowongan Kerja Kementerian HAM: Terima Lulusan SMA/Sederajat, Usia 45 Tahun Bisa Daftar, Ini Info Lengkapnya

LITERASI-ONLINE.COM - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI membuka rekrutmen Penggerak HAM Tahun 2026 pada Juni. 

Program Penggerak HAM membuka peluang bagi masyarakat umum untuk terlibat langsung dalam penguatan kesadaran hak asasi manusia di tingkat desa, kelurahan, hingga kampung.

Pendaftaran dibuka secara online hingga 24 Juni 2026 melalui portal resmi Kementerian HAM. 

Kementerian HAM membutuhkan 200 orang Penggerak HAM yang akan ditempatkan di desa, kelurahan, maupun kampung binaan sadar HAM di berbagai wilayah Indonesia.

Penggerak HAM merupakan tenaga non-ASN dan non-aparatur desa yang bertugas mendampingi masyarakat serta membantu implementasi program berbasis HAM di tingkat akar rumput.

Tugas Penggerak HAM

Tugas Penggerak HAM sebagai berikut:

Melakukan penguatan kapasitas HAM kepada masyarakat.

Mengidentifikasi kebutuhan hak dasar warga.

Memetakan tingkat pemenuhan hak dasar masyarakat.

Menerima dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM.

Melakukan mitigasi risiko konflik sosial.

Mendampingi pelaksanaan program pemerintah yang berperspektif HAM.

Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemenuhan HAM.

Menyusun laporan berkala kepada Kantor Wilayah Kementerian HAM.

Lowongan kerja ini terbuka bagi masyarakat umum yang berusia 22 hingga 45 tahun.

Namun, sejumlah kelompok tidak diperkenankan ikut seleksi, antara lain:

CPNS, PNS, CPPPK, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

Anggota TNI, anggota Polri, aparatur desa, kelurahan, maupun kampung.

Persyaratan lain, pelamar bukan pengurus partai politik, tidak terlibat organisasi terlarang, serta tidak sedang mengikuti proses pengangkatan ASN.

Persyaratan Umum Pendaftar

Warga Negara Indonesia (WNI).

Berusia 22-45 tahun saat pendaftaran.

Memiliki pengalaman kerja atau organisasi di bidang HAM, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, pelayanan publik, atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Minimal lulusan SMA/sederajat.

Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat serta pemerintah desa.

Mampu mengoperasikan komputer dan internet.

Berdomisili sesuai lokasi penempatan yang dipilih.

Bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak.