Rektor Unhas Makassar Prof Jamaluddin Joompa (kedua dari kiri) pada seminar nasional BPKH di Auditorium Fakultas Hukum Unhas, Jumat (3/11/2023). Pada sesi kedua, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Aidir Amin Daud juga mendukung perlunya revisi UU No 34 Tahun 2014 tentang dana haji. Menurut Aidir yang mantan Irjen Kementerian Hukum dan HAM, perlu revisi aturan mengenai fungsi dan kewenangan BPKH. Ia mengusulkan agar BPKH diikutkan dalam perencanaan pelaksanaan ibadah haji, sehingga peran lembaga ini lebih maksimal. Seminar ini dihadiri Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Rektor Universitas Hasanuddin, prof Jamaluddin Jompa, Ketua Umum ICMI, Arif Satria, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Jaja Jaelani.Mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Ahmad Ruslan, mantan Irjen Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud, Dekan Fakultas Hukum UH Hamzah Halim.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah dan Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf.Mengenai BPKH BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BPKH dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2017.BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji dengan berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.
Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. (*)
Baca juga
