Rektor Unhas Usul Dana yang Dikelola BPKH Difungsikan Juga untuk Bidang Pendidikan

LITERASI-ONLINE.COM, MAKASSAR  - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggelar seminar nasional berjudul Berkhidmat untuk Umat: Menuju Pengelolaan Keuangan Haji yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

Seminar yang diikuti ratusan peserta ini berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (3/11/2023) siang hingga sore WITA. 

Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa menyampaikan terima kasih kepada BPKH yang memilih Unhas sebagai lokasi pelaksanaan seminar nasional ini.

Menurut rektor Unhas, tugas BPKH sangat mulia, karena mengelola dana umat yang jumlahnya sangat besar.

Prof Jamaluddin Jompa mengusulkan, agar pemanfaatannya lebih maksimal, dana yang jumlahnya besar ini digunakan juga untuk bidang pendidikan.

Ia menjelaskan, betapa banyak lulusan SMA dan sederajat di Indonesia yang tidak kuliah karena kendala dana.

Dengan revisi aturan, fungsi, dan kewenangan BPKH, dana yang dikelola itu bisa dimanfaatkan untuk membantu biaya kuliah lulusan SMA sederajat yang terkendala biaya.

Bisa mengadopsi cara di luar negeri yakni sistem loan (pinjam). Artinya, mahasiswa yang dibantu, setelah lulus kuliah dan bekerja, mengembalikan pinjaman itu. 

Sedangkan Kepala BPKH, Fadlul Imansyah menyampaikan, “Salah satu tantangan hukum yang dihadapi oleh BPKH adalah posisinya sebagai lembaga Sui Generis di luar pemerintahan yang didirikan melalui undang-undang."

"Sebagai lembaga Sui Generis, BPKH menjalankan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun beroperasi secara otonom dan independen dari kepentingan pemerintah,” tambahnya. 

Seminar ini berlangsung dua sesi. Pada sesi pertama, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi yang menjadi salah seorang narasumber menyampaikan bahwa saat ini BPKH memerlukan perubahan undang-undang melihat tingginya kesempatan berinvestasi di Arab Saudi.

Politisi PAN asal Sulsel ini mencontohkan, pada musim haji, bahan untuk konsumsi jemaah Indonesia didatangkan dari negara lain.

Jika diberi kewenangan, BPKH bisa menangani hal-hal seperti ini, sehingga nilai manfaat dana yang dikelola bisa bertambah.