Siri' dan Pacce, Tiga Putra Takalar Menjaga Marwah Kejuangan Sulsel

Oleh A. Muktadir Taiyeb Daeng Rurung

KARAENG GALESONG, I MANINDORI I KARE TOJENG KARAENGA ri GALESONG (1655 - 1679 )

Pejuang Nusantara

Laut Galesong tidak pernah tidur. Sejak dulu ombaknya selalu membawa kabar, tentang kapal yang datang, tentang perang yang belum selesai, tentang orang-orang yang memilih tidak tunduk pada kolini penjajahan.

Di tepi laut itulah, pada tahun 1655, lahir seorang anak bernama I Manindori. 

Orang-orang kemudian memanggilnya Karaeng Galesong.

Karaeng Galesong adalah salah satu anak dari Sultan Hasanuddin (Kerajaan Gowa) dari istri yang bernama I Loqmoq Toboq. 

Nama asli Karaeng Galesong adalah I Manindori dan memiliki nama istana I Kare Tojeng. 

Nama Karaeng Galesong adalah sebuah gelar yang berarti raja di negeri atau di daerah Galesong yang telah diberikan kepada I Manindori setelah terpilih menjadi Karaeng oleh rakyat Galesong.

Sejak kecil ia belajar bahwa laut bukan sekadar air, laut adalah jalan. 

Jalan untuk berdagang, jalan untuk berperang, jalan untuk menjaga harga diri.

Ketika Perjanjian Bongaya  ditandatangani tahun 1667, Gowa dipaksa menyerah kepada VOC. 

Banyak yang menunduk. Banyak yang diam. Tapi tidak dengan Karaeng Galesong.

Namun, Kompeni tidak serta merta menguasai jalur pelayaran Indonesia barat ke timur. 

Di laut Spermonde (kini, meliputi perairan kabupaten Takalar hingga Pangkajene Kepulauan di utara) mereka menyebut adanya gangguan dari “Macassarsche zee rovers”, lanun dari Makassar. 

Mereka adalah prajurit Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh I Mannindori, penguasa wilayah Galesong di selatan Somba Opu.

I Mannindori, Raja Galesong atau Karaenga ri Galesong enggan tunduk pada isi Perjanjian Bungaya. 

Dia sesak pada isi perjanjian yang menurutnya tidak adil. 

Bulat tekadnya untuk melawan dan memilih meninggalkan tanah leluhurnya, berlayar ke barat menyusun strategi dan melanjutkan perlawanan.

“Kualleang na tallanga natoalia” lebih baik kupilih tenggelam dari pada kembali, begitulah barangkali isi benak Karaeng ketika memutuskan bersiasat ke laut. 

Dari pada tinggal tapi hanya jadi pemimpin tanpa pengikut, dari pada jadi panglima tanpa prajurit. 

Dari pada jadi Karaeng tanpa pengikut.

Di hadapan pengikutnya, ia berkata dengan suara yang tidak gemetar:

“Yang menyerah hanyalah Raja Gowa. Itu tidak berarti peperangan harus berakhir.”

Malam itu, 150 perahu perang disiapkan. Sekitar 800 orang Makassar, 300 orang Bugis, dan seribuan pelaut Melayu naik ke atas kapal. 

Mereka tidak pergi untuk melarikan diri. Mereka pergi untuk memindahkan medan perang.

Oktober 1671, mereka mendarat di Banten. 

Karaeng Galesong membantu Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC.

Di Banten, Karaeng Galesong kawin dengan salah seorang putri Trunojoyo, yang bernama Suratna dan melahirkan seorang anak bernama Karaeng Naba.

Karaeng Naba lalu kawin dengan salah seorang putri Mataram. 

Kawin mawin secara turun temurun itu akhirnya melahirkan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ir Wardoyo Daeng Majarre, Budiarjo Karaeng Naba, Dr. Ir Siswono Yudo Husodo, sampai ke Setiawan Jodi.

Lalu ia berlayar ke Jawa Timur, bersekutu dengan Trunojoyo.

Di darat, Trunojoyo menguasai pedalaman. 

Di laut, Karaeng Galesong menguasai pesisir.

Dua kekuatan itu bertemu. Pelabuhan demi pelabuhan yang dikuasai VOC dibakar.

Puncaknya di Gegodog, Oktober 1676. Pasukan gabungan menang.

Nama Makassar kembali ditakuti di laut Jawa. 

Dalam beberapa kali pertempuran dengan kerajaan Belanda yang membantu Mataram, akhirnya pasukan Madura dan Makassar berhasil merebut Karta (Keraton Plered) ibukota Mataram pada 12 Juli 1676. 

Kemuduian I Mannindori Karaeng Galesong memindahkan ibukota itu ke Kediri.

Tapi perang selalu meminta bayaran. Tubuh Karaeng Galesong melemah.

Pada 21 November 1679, ia wafat di Ngantang, Malang, jauh dari tanah kelahirannya.

Ia tidak pernah melihat Galesong merdeka. 

Tapi ia meninggalkan satu warisan yang tidak bisa dibunuh VOC: keberanian untuk tidak tunduk. Dia pejuang. 

Nun jauh di sana, ribuan kilometer dari tanah leluhurnya, Karaeng Galesong yang pantang surut ke pantai itu, memilih tenang tanpa medali di Desa Ngantang, Malang, Jawa Timur. Sendiri.

PAJONGA DAENG NGALLE ( 1901 – 1958 )

Pahlawan Nasional (SK Presiden RI No 085/TK/Tahun 2006)

Pajonga Daeng Ngalle lahir di Takalar tahun 1901, meninggal dunia di Takalar 23 Februari 1958, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia juga seorang Karaeng Polongbangkeng ke 12 pada tahun 1934. 

Pajonga Daeng Ngalle lahir dari pasangan Hajina Daeng Massaung Karaeng Ilangari Mangkura dan Hapipah Daeng Ngintang, Bangsawan Polongbangkeng.

Dua ratus delapan puluh tahun kemudian, api itu menyala lagi di tanah yang sama, di Polongbangkeng, Takalar.

Tahun 1945, Indonesia sudah merdeka. Tapi di Sulawesi, Belanda datang lagi lewat NICA.

Mereka ingin Indonesia kembali jadi jajahan.

Di Polongbangkeng, ada seorang Karaeng yang tidak mau diam. Namanya Pajonga Daeng Ngalle, Karaeng Polongbangkeng ke-12.

Ia bukan panglima yang berteriak di medan perang. 

Ia adalah pemimpin yang berani

mengambil keputusan ketika banyak raja lain masih ragu.

Adapun isi perundingan para raja-raja di Sulawesi Selatan di Jongaya itu, berupa ikrar "berdiri dibelakang Republik Indonesia dan menolak pendaratan NICA". 

Pernyataan atau ikrar tersebut disampaikan kepada Brigjen Ivan Daugharty (Sekutu) dan ikut disaksikan oleh Mayor Wegner dari NICA. 

Dengan keputusan raja-raja di Sulawesi Selatan yang pro Republik, yakni berdiri di belakang Republik Indonesia dan menolak pendaratan NICA, maka semangat perjuangan para pemuda tambah berkobar-kobar berhubung raja-raja yang disegani menggabungkan diri dengan gerakan perjuangan kemerdekaan.

Pajonga Daeng Ngalle beserta beberapa karaeng (Karaeng Pangkaje'ne, Karaeng Gattarang, Karaeng Mandalle) juga sebagai delegasi sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia yang diketuai Mr. Tajuddin Noor, Lanto Daeng Pasewang, Ince Muh, Saleh Daeng Tompo sebagai juru bicara, melakukan perundingan dengan Conica yang diwakili oleh Mayor Wegner, membahas mengenai masalah-masalah keamanan dan pemerintahan di Sulawesi.

Di dalam perundingan antara delegasi Pemerintahan Republik Sulawesi. Mayor Wegner mengungkapkan kembali janji-janji Belanda yang dikenal dengan "Nopember Belofte" itu, yakni pemberian kemerdekaan kepada Indonesia dalam ikatan "Gemenbest".