Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat hak menyatakan pendapat HMP di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). (Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
LITERASI-ONLINE.COM - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). "Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 Fraksi," kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa. Saan Mustofa lalu merincikan sebaran fraksi anggota DPR yang menandatangani atau mengusulkan. Rinciannya, dari fraksi PDIP 14 orang, fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang.Kemudian Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. "Total 120 anggota (DPR RI) dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP)," jelas Saan. Ia menambahkan, pimpinan DPR RI menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI. Menurut Saan, hak menyatakan pendapat atau HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden. "Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yagn tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," katanya. (*)
Baca juga
