Unismuh Makassar melaksanakan MoU dengan Ombudsman RI di sela-sela Rakerwil Pimpinan Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah IX di Kota Makassar.

LITERASI-ONLINE.COM, MAKASSAR - Puluhan pimpinan perguruan tinggi (PT) lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wil. IX Sultanbatara serta tiga PTN, yakni Unhas, UNM dan UIN telah melakukan penandatanganan Memorandum  of Understanding (MoU) dengan Ombudsman RI. 

Juga kerjasama puluhan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) LLDIKTI Wilayah IX dengan Universitas Gunadarma.

Penandatanganan MoU ini dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pimpinan Perguruan Tinggi Layanan LembagaPendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wil.IX di  Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu 15 Februari 2023.

Dalam penandatanganan kerjasama, Unismuh Makassar diwakili Wakil Rektor II, Prof Dr H Andi Sukri Syamsuri Mhum sementara Ombudsman RI oleh Ketua Mokhammad Najih.

Untuk tingkat fakultas, ditandatangani oleh empat dekan Unismuh, yakni Dekan Fisipol Dr Ihyani Malik, Dekan Teknik, Dr Hj Nurnawaty, Dekan Ekonomi dan Bisnis, Dr Andi Jam'an, serta Dekan Pertanian Dr Ir Andi Khaeriyah.

Penandatanganan kerjasama ini  disaksikan Kepala LLDIKTI Wil.IX Sultanbatara, Drs H Andi Lukman, Ketua Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar. 

Serta Rektor Universitas Gunadarma, Prof Dr E.S Margianti sekaligus sebagai narasumber Rakerwil LLDIKTI Wil. IX Sultanbatara.

Turut hadir pimpinan Unismuh dalam acara pembukaan Rakerwil LLDIKTI IX, Rektor Unismuh Prof Ambo Asse, Ketua BPH Prof Gagaring Pagalung serta Wakil Rektor I, Dr H Abd Rakhim Nanda.

Sekadar diketahui, Ketua Ombusdman RI, Mokhammad Najih sebelumnya pernah berkunjung di Kampus Unismuh untuk menjajaki kerjasama dan disambut baik oleh Rektor Unismuh Prof Ambo Asse bersama pimpinan lainnya.

Baca: Kesepkatan DPR dan Pemerintah, Biaya Haji 2023 Rp 49 Juta Per Jemaah, Ini Penjelasannya

Saat itu, Rektor Prof Ambo Asse mengatakan  kerjasama dengan Ombudsman nantinya akan fokus pada penelitian, pendampingan masyarakat dan peningkatan SDM.

Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan layanan publik, baik instansi pemerintah maupun BUMN.

Kerjasama ini juga akan fokus pada pemagangan mahasiswa dan penelitian.


Baca juga