Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) menyampaikan aspirasi menolak RUU Sisdiknas di Jakarta.

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Semenjak Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 2022 dirilis Kemendikbudristek) RI, penolakan terus bermunculan dari berbagai kalangan.

Penolakan dari praktisi pendidikan misalnya. Adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) terus getol menunjukan sikap penolakan terhadap RUU yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek ke DPR, beberapa waktu lalu.

Setelah menggelar berbagai forum penolakan di berbagai daerah se-Indonesia, APTISI dan APPERTI kini menggaungkan penolakannya langsung di Jakarta pada Selasa (27/9/2022). 

Mereka melakukan aksi penyampaian aspirasi di Kemendikbud Ristek, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Pembina APTISI Pusat, Dr. Marzuki Ali, menegaskan, pemerintah seharusnya mendahulukan aspirasi publik sebelum merencanakan sebuah kebijakan, khususnya stakehholder terkait dengan kebijakan tersebut.

“Apapun yang dikeluarkan harus mendengarkan pertimbangan publik. Apapun itu harus mendapatkan dukungan dari publik. Kalau sekarang ini yang dikeluarkan semuanya secara diam-diam, tidak transparan," katanya, sesuai rilis yang diterima Selasa (27/9). 

"Pemerintah harus terbuka kepada kita sebagai pelaku pendidikan di Indonesia, agar terjadi komunikasi yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat," tambahnya. 

Sementara itu, Ketua APTISI Pusat Budi, Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko, M.Si, MEI, menilai RUU Sisdiknas adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang hadir di dunia pendidikan di Indonesia, juga yang merugikan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.

APTISI dan APPERTI menyampaikan aspirasi penolakan RUU Sisdiknas.

“Terimakasih khususnya kepada Ketua APTISI Wil.IX A Sulawesi Selatan yang juga Rektor UMI bersama rombongan dari Sulawesi Selatan telah datang bersama teman-teman untuk membicarakan banyak hal," katanya. 

Baca: Pendaftaran Guru PPPK 2022 Bulan Ini: Syarat, Kategori Pelamar, dan Mekanisme Seleksi

"RUU Sisdiknas dibatalkan, LAM PT dibatalkan, uji kompetensi dihilangkan dikembalikan ke perguruan tinggi, ujian saringan perguruan tinggi negeri mandiri harus dibubarkan,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Pusat APPERTI, Prof. Dr. Mansyur Ramli SE, M.Si yang mengatakan, gerakan penolakan RUU Sisdiknas ini sangat penting dilakukan. 


Baca juga