LITERASI-ONLINE.COM - Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan wakil presiden (wapres).Gibran mengajukan surat pengunduran dirinya ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026) siang WIB.Setelah Gibran resmi mundur, maka kursi Wapres RI saat ini kosong. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.Menurut Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, tenggat waktu 60 hari itu mengacu pada ketentuan konstitusi yang mengatur proses pengisian jabatan Wakil Presiden. "Menurut konstitusi, MPR RI punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," kata Ahmad Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). "Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses itu," tambahnya.Ia berharap proses penggantian wapres itu dapat berjalan dengan baik. Ahmad Muzani juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar proses itu menjadi praktik ketatanegaraan yang baik bagi Indonesia. "Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," harapnya. Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, maka MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya. Setelah itu, MPR mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menentukan langkah berikutnya.MPR RI juga akan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran.Kedua nama itulah yang akan dipilih dalam sidang MPR RI.Mekanisme pemilihan wapres pengganti ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).Kemudian diperjelas melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Presiden berwenang mengusulkan calon, sedangkan MPR menjalankan kewenangan pemilihan berdasarkan konstitusi. Tahapan pencalonan dan syarat kuorum proses pergantian wapres dimulai ketika MPR mengirimkan surat pemberitahuan kepada presiden. Presiden kemudian diwajibkan mengajukan dua nama calon wapres beserta persyaratan kelengkapannya, selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang MPR digelar. Kedua calon menyampaikan kesiapan pencalonan, kemudian MPR melakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Sesuai Pasal 63 huruf c UU MD3 dan Pasal 99 huruf c Tata Tertib MPR, keputusan dianggap sah jika sidang dihadiri sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu dari total anggota MPR. (*)
