Agar kedepannya pemerintah mempertimbangkan gagasan dan ide para pelaku pendidikan di Indonesia.“Kenapa kita perlu seperti ini. Karena selama ini sudah beberapa ide kita, gagasan-gagasan kita yang diajukan ke pemerintah sama sekali tidak digubris. Salah satunya dalam pembentukan RUU Sisdiknas ini sama sekali tidak melibatkan stakeholder," tuturnya."Sehingga kita berharap kita tolak dulu RUU ini karena perumusannya tertutup dan substansinya banyak sekali yang merugikan perguruan tinggi swasta seperti para dosen,” ungkapnya.Pihaknya juga berharap kepada presiden untuk membentuk tim yang baik dengan melibatkan stakeholder seperti PTS yayasan dan lain sebagainya. "Kita harap membuat undang-undang yang berbasis pada politik pendidikan nasional kita yang bertumpu pada budaya bangsa kita. Sehingga jika nanti ada RUU yang dibuat, bisa betul-betul menjadi acuan dan pedoman kita dalam membangun bangsa kita melalui pendidikan,” sambung Ketua Dewan Guru Besar Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu.Terakhir penegasan penolakan RUU Sisdiknas ini juga ditegaskan oleh Ketua APTISI IX A. Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Basri Modding, SE, M.Si, yang juga Rektor UMI.Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan secara serius hingga RUU Sisdiknas ini dibatalkan atau dihapus.
Baca: Beasiswa S2 di Jepang, Tunjangan Rp 16 Juta Per Bulan, Ini Info Lengkapnya“Alhamdulillah APTISI Wilayah IX A memperjuangkan hak, khususnya terkait RUU Sisdiknas yang tidak transparan. Oleh karena itu kami menuntut dalam pembentukan Rancangan Undang Undang Sisdiknas untuk melibatkan stakeholder yang tentu di dalamnya adalah APTISI, APPERTI, dan juga para praktisi pendidikan yang ada di Indonesia," ujarnya. (*)
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) menyampaikan aspirasi menolak RUU Sisdiknas di Jakarta.
