Irjen Pol Eko Hadi Santoso setelah menjalani sidang etik di Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto AFU.ID/Fandi Permana)
"Ada ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Choirul Anam di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Ia mengatakan Kompolnas melihat langsung mekanisme sidang etik yang diselenggarakan Polri. Menurut Choirul Anam, dalam sidang itu, semua pihak diberi kesempatan untuk menguraikan dan menunjukkan kepentingannya.Selain itu, sidang mengungkap alur kewenangan, peristiwa, sampai fakta kasus yang tengah disidangkan."Sehingga menurut kami, dalam konstruksi peristiwa itu cukup mendalam," katanya.Ia juga mengungkap adanya saksi meringankan yang dihadirkan di sidang."Kompolnas menganggap mekanisme yang diselenggarakan kredibilitasnya terjaga," jelasnya. Empat TersangkaSebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keempat tersangka juga diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Keempat tersangka dijerat pasal berlapis sebagai berikut:.Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan. Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan polisi itu berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. (*)
Baca juga