Irjen Eko Hadi Santoso setelah menjalani sidang etik di Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto AFU.ID/Fandi Permana)

LITERASI-ONLINE.COM - Majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). 

Vonis itu dijatuhkan atas keterlibatan Irjen Pol Eko Hadi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pihak lainnya. 

“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). 

Dalam putusannya, majelis hakim sidang KKEP menilai Irjen Eko Hadi melakukan tindakan tercela. 

“Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela,” kata Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. 

Atas putusan pemecatan atau PTDH sebagai anggota Polri itu Eko Hadi menyatakan banding.

Selain Eko Hadi, pekan lalu Irjen Pol Ahrie Sonta juga divonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Atas putusan itu, Ahrie Sonta mengajukan banding.

Empat Tersangka

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Keempat tersangka juga diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Keempat tersangka dijerat pasal berlapis sebagai berikut:.

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. 

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. 

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan. 

Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. 

Laporan polisi itu berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. (*)



Baca juga