Irjen Pol Eko Hadi Santoso setelah menjalani sidang etik di Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto AFU.ID/Fandi Permana)
LITERASI-ONLINE.COM - Majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Vonis itu dijatuhkan atas keterlibatan Irjen Pol Eko Hadi Santoso dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pihak lainnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, dua poin hasil sidang etik Irjen Eko Hadi. Ia menjelaskan, Eko Hadi dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)."Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Brigjen Trunoyudo. "Kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," jelasnya di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Atas putusan pemecatan atau PTDH sebagai anggota Polri itu, Eko Hadi menyatakan banding.Selain Eko Hadi, pekan lalu Irjen Pol Ahrie Sonta juga divonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.Atas putusan itu, Ahrie Sonta mengajukan banding.Brigjen Trunoyudo menjelaskan, sidang etik Eko Hadi dimulai sekira pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Divpropam Polri. Ia memerinci komisi sidang terdiri dari Komjen Pol Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.Anggota komisi terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi. Ia mengatakan sembilan saksi dihadirkan dalam sidang, salah satunya merupakan saksi meringankan. Dalam putusan sidang KKEP, Eko Hadi diduga melakukan permufakatan terkait kegiatan akses ilegal, berupa penyadapan dengan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural. Brigjen Trunoyudo menyatakan, putusan KKEP itu menjadi bentuk komitmen penegakan disiplin dan kode etik profesi. Menyesal dan Minta MaafDalam keterangan terpisah, Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, mengungkapkan Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) mengaku menyesal dan minta maaf. Choirul Anam menyampaikan hal itu usai menghadiri sidang etik Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi, Selasa (17/11/2026).
Baca juga