Azhary Sirajuddin ujian promosi Doktor Administrasi Publik di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Kampus Tamalanrea, Selasa (20/5/2025).

LITERASI-ONLINE.COM, MAKASSAR -PT Bosowa Energy di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang mulai beroperasi tahun 2012, memasok 50% kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan kapasitas terpasang 520 megawatt (MW).

“PT Bosowa Energy menyinari Sulawesi Selatan dari Kabupaten Jeneponto,” demikian Azhary Sirajuddin ketika menjawab pertanyaan penguji pada ujian promosi Doktor Administrasi Publik di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Kampus Tamalanrea, Selasa (20/5/2025).

Promovendus dinyatakan lulus dengan yudisium “sangat memuaskan” setelah mempertahankan disertasi berjudul “Model Public Private Partnership dalam Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenega Uap pada PT Bosowa Energy di Kabupaten Jeneponto” dalam sidang promosi yang dipimpin Prof. Dr. Phil Sukri, M.IP, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) atas nama Rektor Unhas. 

Azhary yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Unhas tahun 2022 itu dibimbing Tim Promotor Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si (Ketua), Prof. Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si, dan Prof. Dr. H. Muhammad Yunus, MA selaku co-Promotor merangkap sebagai penguji bersama tim penguji terdiri atas Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum (Penguji Eksternal yang juga Gubernur Provinsi Kalimantan Utara) dan penguji internal : Prof. Dr. H. Badu Ahmad, M.Si, Dr. H. M. Iqbal Sultan, M.Si, dan Dr. Sawedi Muhammad, M.Sc. 

Dalam disertasinya, promovendus menyimpulkan, keadilan pada ‘Public Private Partnerhip’ (PPP) -- kerja sama antara sektor publik (pemerintah) dengan swasta -- dalam pengelolaan PLTU pada Bosowa Energi di Kabupaten Jeneponto menunjukkan, dalam pengelolaannya, tercermin dalam pembagian biaya dan manfaat yang transparan melalui ‘Power Purchase Agreement’ (PPA) -- perjanjian antara produsen (pembangkit) listrik dengan pembeli listrik yang dihasilkan. 

Pembangunan dan pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bosowa Energy dan PT PLN Persero melakukan “power purchase” terhadap produksi listrik PLTU.

“Efektivitas pada “Public Private” dalam pengelolaan PLTU pada Bosowa Energy di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa pengoperasian dan pemeliharaan PLTU telah dilaksanakan secara efektif oleh PT Bosowa Energy yang menggunakan teknologi canggih dan kerja sama dengan vendor guna menekan biaya produksi dan meningkatkan ‘output’,” ujar promovendus yang dilahirkan di Makassar 18 Januari 1964 tersebut.

Ayah tiga anak yang menyelesaikan Magister Administrasi Publik di Unhas (1996) itu mengatakan, efisiensi PPP dalam pengelolaan PLTU pada Bosowa Energy di Kabupaten Jeneponto menunjukkan, pengelolaan PLTU oleh Bosowa Energy dinilai efisien dengan pengawasan berkala oleh PT PLN Persero. 

Meskipun demikian, kendala pasokan batu bara berkualitas tinggi menghambat pengoperasian yang optimal.

“Efisiensi juga terhambat oleh keterlambatan pembayaran oleh PT PLN Persero kepada PT Bosowa Energy yang memengaruhi kelancaran operasi,” ujar Dirut PT Ciptaniaga Makmur Abadi Jakarta tersebut.

Mengenai eksportabilitas pada Public Private Partnership dalam pengelolaan PLTU pada Bosowa Energy di Kabupaten Jeneponto, kata Promovendus, menunjukkan, pengalihan alokasi risiko pembangunan, pengoperasian serta pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bosowa Energy, sehingga tidak membebani pemerintah dalam pengalokasian sumber daya seperti anggaran. 

Hal ini telah sesuai sebagaimana skema PPP yang diterapkan.  

“Penelitian ini merekomendasikan responsivitas menjadi elemen pelengkap untuk mendorong keberhasilan model PPP efektif. Responsivitas kedua belah pihak dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing  yang tertuang dalam  PPA sangat penting untuk memastikan PPP berjalan dengan baik,” ungkap anak mendiang pasangan H. M. Sirajuddin Madjid-Hj Ningki Syamsuddin tersebut.

Azhary Sirajuddin dalam penelitiannya menyarankan, secara khusus diharapkan adanya peningkatan peran atau kontribusi dalam hal mengatur dan mengawasi distribusi batu bara serta memberikan dukungan yang lebih kuat dalam hal kebijakan agar ketersediaan batu bara yang berkualitas dan terjangkau dapat lebih stabil. 

“Selain itu pengawasan regulasi dan penciptaan kebijakan yang memperlancar investasi swasta perlu dimaksimalkan,” ujarnya kemudian menambahkan, ”untuk menghindari hambatan dalam operasional, PT PLN Persero perlu memastikan sistem pembayaran yang tepat waktu". 

Pembayaran yang tepat waktu akan meminimalisasi risiko finansial bagi PT Bosowa Enery, khususnya dalam pengadaan batu bara dan operasional produksi listrik. 


Baca juga