MK Gelar Sidang Pertama Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini, Lihat Jadwal dan Agendanya

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,  Rabu (27/3/2024) hari ini. 

Sidang dijadwalkan mulai pada pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atas perkara yang didaftarkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Setelah itu, sidang akan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB untuk agenda pemeriksaan pendahuluan perkara yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Pada sidang pertama ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon.  

MK mempersilahkan  calon presiden dan wakil presiden penggugat hadir mengikuti sidang.

Untuk tim kuasa hukum, MK menyiapkan kuota 12 kursi. 

Informasi ini disampaikan juru bicara MK, Fajar Laksono, kepada media,Selasa (26/3/2024). 

Para pihak lain yang berhak di ruang sidang adalah dari KPU RI sebagai termohon, Bawaslu sebagai pemberi keterangan, dan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak terkait. 

Dalam sengketa Pilpres 2024, hanya 8 dari 9 hakim konstitusi yang ada yang diperbolehkan mengadili perkara ini.

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, dilarang terlibat. 

Sebelumnya, Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat dalam penanganan dan penyusunan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melonggarkan usia minimum capres-cawapres. 

Putusan MK ini membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka (36), maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Dalam gugatannya ke MK, tim hukum  Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi. 

Alasannya, Gibran dianggap tidak memenuhi syarat administrasi, karena KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. 

Padahal dalam PKPU No 19/2023, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun. 

Dalam kaitan itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum. (*)