Aco Aswad yang Analis Kebijakan Ahli Muda selaku PPK mengatakan bahwa data hasil pemetaan kawasan khusus dimaksud akan menjadi bahan diskusi dan laporan kepada pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri).Bahan diskusi itu melalui direktur administrasi kewilayahan, yang akan dibahas bersama pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan antara daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Pembahasan direncanakan pada minggu keempat April tahun 2024 dengan menghadirkan Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas dan Ketua Lembaga Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Universitas Hasanuddin sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan antara daerah Provinsi dan antar daerah kabupaten/kota di wilayahnya (melalui penigkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan Strategis Nasional) juga akan menghadirkan peserta dari Bapperida dan PUPR Provnsi Sulawesi Barat.
Serta utusan pemerintah kabupaten dari instansi teknis yang menangani seperti Dinas PUPR, Bappeda dan Bagian Ekonomi Pembangunan. (*)
