Logo KPU Pemohon juga meminta data dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan/desa atau RW, atau RT atau TPS. Data yang dimintakan bisa diberikan dalam format data mentah elektronik dalam bentuk database export, file .csv atau yang serupa. Pihak pemohon mengajukan 3 permohonan sengketa. Ketiga permohonan telah diregister oleh KIP sebagai sengketa informasi. Tapi, dari ketiga sengketa informasi itu, hanya satu sengketa yang dinyatakan terbuka oleh KPU RI, yakni permintaan untuk membuka DPT dan data hasil pemilu sebagai perkara register 003.
Dua perkara sengketa lain yakni perkara register 001 dan perkara register 002, dikecualikan oleh KPU RI.
Untuk perkara register 001 pemohon meminta agar informasi data real count dalam bentuk data mentah seperti file .csv harian agar dapat dipublikasikan di situs web resmi KPU RI.
Sedangkan perkara register 002, pemohon meminta informasi rincian infrastruktur sistem informasi teknologi KPU RI, terkait Pemilu 2024. Seperti topologi, rincian server-server fisik, server-server cloud dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, rincian alat-alat keamanan siber seperti CDN, DDoS protection dan lainnya. Selain itu, pemohon juga meminta rincian layanan-layanan Alibaba Cloud yang digunakan, termasuk proses pengadaan layanan cloud dan kontrak antara KPU (atau perwakilannya) dan Alibaba Cloud. Sebelumnya, komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos yang dikonfirmasi media membantah kabar bahwa server Sirekap yang digunakan oleh KPU menggunakan server atau cloud dari China. Ketika itu ia menegaskan seluruh data Sirekap berada di Indonesia. Informasi server situs pemilu2024.kpu.go.id untuk konversi suara sementara Pemilu 2024 terhubung dengan server Alibaba Cloud antara lain dikemukakan pakar telematika, Roy Suryo. (*)
Baca juga
