Azwar Anas Abdullah menambahkan, rincian jamnya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) atau pimpinan instansi masing-masing.Dalam Perpres itu juga tercantum bahwa jumlah hari kerja dan/atau jam kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca: 84 Perusahaan dan Anak Perusahaan BUMN Gelar Mudik Gratis 2024, Ini Link PendaftaranTapi, ketentuan hari kerja yang tertuang dalam Perpres ini tidak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI yang pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.
Perpres ini juga tidak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan oleh Kapolri.Begitu juga pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu). (*)
Ilustrasi PNS mengikuti upacara 
