Tapi dengan cara yang berbeda, yakni mengunggahnya secara terpisah berdasarkan masing-masing tingkatan KPU kota/kabupaten. Idham menambahkan, KPU kini fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang.
Publik Tak Bisa MengawasiDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, menilai keputusan KPU itu dapat menimbulkan polemik. Apalagi, proses rekapitulasi sudah berlangsung setengah jalan."Ini sudah setengah jalan proses rekap, kalau kemudian di tengah jalan dihilangkan grafik dan data digitalnya, maka saya khawatir justru malah semakin bikin tambah polemik," jelas Khoirunnisa dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (6/3/2024).Menurutnya, jika tampilan grafik Sirekap ditutup, maka masyarakat tak bisa mengawasi. "Ketika tampilannya ditutup, kita hanya bisa melihat form C-nya saja. Tidak bisa mengontrol data digital dan grafik sirekapnya. Kalau tidak mau ada polemik, harusnya Sirekap yang dibenahi," kata Khoirunnisa.Ia menilai, Sirekap sebagai platform transparansi dan publikasi data dalam penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024. Di mana publik dapat ikut serta melakukan pemantauan."Proses penghitungan manual prosesnya lama dan jika sudah di tingkatan yang tinggi lebih, sulit bagi publik untuk mengawasinya. Sehingga, Sirekap bisa hadir untuk memberikan gambaran atas progres penghitungan suara," katanya.Karena itu, grafik dan juga form C hasilnya sama-sama penting ditampilkan.
Bawaslu Pertanyakan Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mempertanyakan keputusan KPU RI menghilangkan diagram perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 dalam real count (hitung nyata) Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Baca: Diusulkan Wakil Sulsel, Sidang Paripurna DPD Setuju Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024"Seharusnya SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?" kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di Gedung Bawaslu RI seperti diberitakan Antara, Rabu (6/3/2024).
Bagja mengingatkan KPU RI agar sistem yang telah dibuat tetap berpedoman pada SOP. "Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan," katanya. Menurut Bagja, Bawaslu belum mendapatkan penjelasan terkait beberapa hal mengenai Sirekap dari KPU RI. (*)
Tampilan Sirekap KPU yang tidak lagi memuat diagram atau grafis perolehan suara, baik untuk Pilpres maupun Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. 
