Pemilu 2024 LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI setuju membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024 untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Usulan membentuk pansus kecurangan Pemilu 2024 itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024). Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti."Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?," tanya La Nyalla ketika memimpin sidang.Peserta sidang kemudian serentak menyatakan setuju. La Nyalla kemudian meminta Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2024 ini. Pembentukan pansus ini berdasarkan usulan yang disampaikan Anggota DPD dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Tamsil Linrung.Dikutip dari CNN Indonesia, Tamsil Linrung menjelaskan, diperlukan tindak lanjut soal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu, tidak hanya sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI."Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Tidak sebatas di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang," tambahnya.Diperoleh informasi, DPD sudah membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Tujuannya, untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur-adil, bebas politik uang, dan terlegitimasi. DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. (*)
Baca juga
