Seratusan tokoh nasioonal memberikan pernyataan sikap menolak hasil Pilpres 2024 karena dinilai curang terstruktur, sistematis,dan masif (TSM) di Jakarta, Rabu (21/2/2024). (foto: Sindonews.com)

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Sekitar 100 tokoh menyatakan sikap menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). 

Pembacaan pernyataan sikap penolakan hasil Pilpres 2024 itu dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Kegiataan yang melibatkan tokoh lintas profesi ini berlangsung di Hotel Sultan, akarta Pusat, Rabu (21/2/2024). 

"Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," kata Din Syamsuddin saat membacakan pernyataan sikap. 

Seratusan tokoh ini berpendapat,  pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika mengacu pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Mereka juga menilai, Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, terutama prinsip kejujuran dan keadilan.

Pernyataan sikap ini diambil setelah para tokoh mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024.  

Mereka menilai, dugaan kecurangan Pilpres 2024 terjadi sejak tahapan hingga penayangan quick count (hitung cepat) dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Para tokoh mencontohkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, namun tidak diselesaikan dengan baik.

Mereka juga menyoroti pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Begitu juga keberpihakan Presiden Joko Widodo hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. 

Baca: Raihan Suara 18 Parpol Peserta Pemilu 2024 Hari Ini: 9 Partai Terancam Gagal, Belum Capai 4 Persen

Para tokoh menyinggung pula indikasi  rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU yang servernya berada di luar negeri.

Para tokoh ini menyoroti IT milik KPU berdasarkan keterangan para ahli. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 135 tokoh. 

Turut hadir dalam pernyataan sikap 100 tokoh ini antara lain mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, pakar telematika Roy Suryo, dan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (*)



Baca juga