Seleksi ASN 2024

Pengadaan hakim didapatkan setelah diangkat menjadi PNS dari penetapan kebutuhan CPNS dan memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA). 

Mengenai tahapannya, pengadaan hakim dilakukan sama dengan tahapan pengadaan CASN secara umum, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan sebagai hakim. 

Tetapi untuk menjadi hakim (setelah lulus sebagai CPNS), maka dilakukan uji kompetensi kembali oleh Mahkamah Agung (MA). 

Sesuai data Mahkamah Agung, diperlukan sejumlah SDM aparatur untuk mengisi kebutuhan sejumlah unit kerja pengadilan baru yang berada di lingkungan MA. 

Sesuai data itu, kebutuhannya mencapai puluhan ribu, yang terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, dan hakim peradilan tata usaha negara.

Ditambah kebutuhan ASN yang terdiri atas PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. (*)


Baca juga