CPNS
Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan3. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli PertamaKemampuan Umum:Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiAdvokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKompetensi Khusus:Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDiseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPenyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakatFasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPKBaca Juga: Berapa Batas Waktu Pengerjaan Soal SKB CPNS 2023? Begini Penjelasannya4. Analis Perkara PeradilanKemampuan Umum:Pasal 24 UUD 1945UU 48/2009 tentang Kekuasaan KehakimanUU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009UU 30/2014 (Peradilan TUN) 8 UU 31/1997 (Peradilan Militer)UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor) 10 UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)UU 26/2000 (Pengadilan HAM)UU 11/2012 (Pengadilan Anak)UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah)
Baca juga