CPNS

Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama

Kemampuan Umum:

Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kompetensi Khusus:

Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat

Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK

Baca Juga: Berapa Batas Waktu Pengerjaan Soal SKB CPNS 2023? Begini Penjelasannya

4. Analis Perkara Peradilan

Kemampuan Umum:

Pasal 24 UUD 1945

UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009

UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum)

UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama)

UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009

UU 30/2014 (Peradilan TUN) 8 UU 31/1997 (Peradilan Militer)

UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor) 10 UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)

UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)

UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)

UU 26/2000 (Pengadilan HAM)

UU 11/2012 (Pengadilan Anak)

UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)

UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah)


Baca juga