UU ITELITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Rapat paripurna DPR RI dan pemerintah resmi mengesahkan perubahan atau revisi kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Selasa (5/12/2023).
Terdapat sejumlah pasal yang mengalami perubahan dalam revisi kedua UU ITE tersebut.Menurut Ketua Panja RUU ITE, Abdul Kharis Almasyhari, jumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 38.Rinciannya, usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansial 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi.Yang Berubah Mengutip CNN Indonesia, berikut ini beberapa perbedaan pasal dan substansi dari revisi UU ITE yang disahkan dalam rapat paripurna Selasa (5/12/2023):Penyelenggara sertifikasi elektronik asing ditiadakan (Pasal 13)Pasal 13 mengatur soal penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Awalnya, terdapat penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdiri atas sertifikasi elektronik Indonesia dan asing. Setelah revisi, klausul penyelenggara sertifikasi elektronik asing ditiadakan.Selain itu, ada tambahan pasal 13 yang berbunyi penyelenggara sertifikasi elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa tanda tangan elektronik, segel elektronik; penanda waktu elektronik; layanan pengiriman elektronik tercatat; autentikasi situs web; preservasi tanda tangan elektronik dan atau segel elektronik. Kemudian identitas digital dan atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik.Perlindungan anak saat akses IT (Pasal 16 A)Dalam revisi UU ITE, terdapat tambahan pasal yakni 16 A dan 16 B yang mengatur tentang perlindungan bagi anak saat mengakses sistem elektronik.Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sejumlah informasi, antara lain:a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;b. mekanisme verifikasi pengguna anak; danc. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.Jika tidak dipatuhi, penyelenggara sistem elektronik dapat dikenakan sanksi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pemutusan akses.Pasal 'karet' perbuatan yang dilarang (Pasal 27)Pasal lain yang mendapat perubahan adalah Pasal 27 yang dianggap sebagian orang sebagai pasal 'karet' karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan dipakai untuk menjerat dengan alasan pencemaran nama baik.Dalam revisi kedua ini, pemerintah dan DPR mengubah substansi pasal 'karet' itu.Dalam UU pertama, pasal 27 memiliki 4 ayat. Pasal ini mengatur tentang distribusi atau produksi informasi atau dokumen di ruang digital. Pasal 27 melarang muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta pengancaman.Berdasarkan hasil revisi, pasal 27 dirampingkan menjadi 2 ayat yakni menyangkut soal muatan yang melanggar kesusilaan-ditambahi frasa untuk diketahui umum, serta tentang perjudian.Pasal yang mengatur muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan pemerasan atau pengancaman terlihat ditiadakan. Tetapi, DPR dan pemerintah ternyata menyisipkan dua pasal tambahan yakni 27 A dan 27 B.Pasal 27 A berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."Adapun dalam penjelasan pasal 27 A, yang dimaksud dengan 'menyerang kehormatan atau nama baik' adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan atau memfitnah.Pasal 27 B mengatur larangan distribusi informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, seperti memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
Baca juga
