KPK Putuskan Tidak Beri Bantuan Hukum Firli Bahuri, Ini Alasannya

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memberi bantuan hukum kepada Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. 

Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firli Bahuri diberhentikan sementara sebagai ketua KPK.  

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, keputusan untuk tidak memberi bantuan hukum kepada Firli Bahuri berdasarkan hasil rapat yang diikuti pimpinan dan pejabat struktural KPK. 

“Dari hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya,” ungkap Ali Fikri dalam sesi konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023). 

Ia menjelaskan, dasar hukum keputusan pimpinan KPK ini merujuk pada Peraturan Pemerintah terkait dengan Hak, Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. 

Dalam peraturan pemeintah itu dijelaskan, bantuan hukum dan keamanan diberikan kepada pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. 

Berdasarkan pembahasan dalam rapat pimpinan KPK itu ditarik kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya yang menjerat Firli Bahuri, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud.

Karena itu, KPK memutuskan tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri.  (*)