LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, Ini Alasannya

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan yang diajukan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) serta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta. 

Penolakan itu berdasarkan hasil sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin, 27 Novemeber 2023. 

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi yang dikonfirmasi media, Senin (27/11/2023)mengatakan, SYL dan Hatta saat ini sudah berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

KPK menetapkan SYL dan Hatta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. 

Edwin Partogi menjelaskan, karena status hukum sebagai tersangka, maka SYL dan Hatta tidak masuk dalam klasifikasi yang bisa memperoleh perlindungan. 

Permohonan perlindungan ke LPSK diajukan SYL, Hatta, P, H, dan U terkait kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli bahuri nonaktif kepada SYL.

Permohonan perlindungan itu diajukan SYL dan empat orang lainnya kepada LPSK pada 6 Oktober 2023 lalu. 

Dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL ini, penyidik Polda Metro Jaya sudah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. 

Ia menjelaskan, LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL dan Hatta karena tidak memenuhi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” ungkapnya. 

Tapi, LPSK memutuskan memberikan bantuan hukum kepada dua orang pemohon lainnya, P dan H. 

Perlindungan yang diberikan LPSK meliputi program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.