Putusan MKMK: Anwar Usman Diberhentikan sebagai Ketua MK, Ini Konsekwensinya

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Penyebabnya, Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyampaikan pemberhentian Anwar Usman itu dalam sidang pembacaan putusan etik, Selasa (7/11/2023). 

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” ucap Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat. 

Sebagai konsekwensinya, Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. 

MKMK menyatakan Anwar Usman yang adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 

Selain pemberhentian Anwar Usman, MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. 

Putusan MKMK juga menyatakan, hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Anwar Usman menjadi sorotan setelah MK  mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, MK merumuskan sendiri norma atau frasa bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres meskipun tidak memenuhi kriteria umur minimum 40 tahun. 

Putusan MK ini memberi jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang Walikota Solo untuk maju pada Pilpres 2024 dalam umur 36 tahun.

Gibran disepakati oleh pimpinan parpol pengusung Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres). 

Pasangan Prabowo-Gibran sudah mendaftar di KPU dan telah menjalani tes kesehatan. (*)