Begitu juga aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana. Aset lainnya yakni hasil temuan yang diketahui aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Dalam Pasal 5 ayat 2 dijelaskan, aset lain hasil temuan yang sah milik pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan nilai aset berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Pasal 5 ayat 3 menjelaskan, untuk aset lainnya yang sah milik pelaku selain aset hasil tindak pidana, bisa dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 5 ayat 4 dijelaskan, perampasan terhadap aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi aset tersebut sehingga tetap bisa dipakai masyarakat.
Isi Lengkap Pasal 5 Isi lengkap Pasal 5 UU Perampasan Aset yang mengatur aset pelaku tindak pidana yang dapat dirampas negara sebagai berikut: Pasal 5 (1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi: a. Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan orang, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; b. Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana; c. Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana; dan/atau d. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. (2) Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mempertimbangkan nilai aset tersebut berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. (3) Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Perampasan terhadap aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi aset tersebut sehingga tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat. (*)