LITERASI-ONLINE.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) pada Kamis (19/11/2026). Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengetok palu pengesahan RUU ini menjadi UU setelah meminta persetujuan para anggota DPR RI."Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju?," tanya Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Setuju!" jawab anggota DPR RI yang hadir. Puan Maharani lalu mengetok palu satu kali sebagai tanda pengesahan.Pengambilan keputusan penting ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027. Sebelumnya, pada Rabu (18/11/2026), DPR RI telah mengambil keputusan tingkat I.Ketika itu, rapat tingkat I dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Panja Komisi III DPR sudah melaksanakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berjumlah 397. Terdiri dari 160 DIM tetap, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Aset yang Bisa DirampasLalu, aset tindak pidana apa saja yang dapat dirampas negara?Sesuai dokumen resmi yang diunduh dari laman
dpr.go.id, terdapat sejumlah aset tindak pidana yang bisa dirampas oleh negara. Kriteria aset yang bisa dirampas negara itu tertuang atau diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 hingga 4. Menurut Pasal 5 ayat 1, aset tindak pidana yang bisa dirampas adalah aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan orang. Baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.