BUMN khusus budidaya dapat berperan sebagai offtaker (pembeli siaga), penyedia benih unggul, riset terapan, sekaligus stabilisator harga pasar internasional.Adapun peran Iskindo bisa menjadi think tank dalam menyusun feasibility study (uji kelayakan) serta model bisnis BUMN ini, agar tidak hanya mengejar profit tetapi juga mendorong inklusivitas nelayan/pembudidaya lokal melalui pola kemitraan (plasma-inti).Dan yang ketiga, mendorong pembentukan Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia (PAKI). Keberadaan wadah keprofesian resmi, menurut Darwis, sangat krusial untuk menjamin standar kompetensi, sertifikasi, serta perlindungan hukum bagi para profesional di bidang ilmu dan teknologi kelautan.Indonesia membutuhkan kepastian standar profesi kelautan (mulai dari pemetaan laut, survei hidrografi, oseanografi, hingga konservasi maritim) agar dapat bersaing secara global dan memberikan masukan berbasis bukti (evidence-based policy) kepada pemerintah.Peran Iskindo mengonsolidasikan pakar dari akademisi, peneliti (BRIN), praktisi industri, dan birokrat untuk memformulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kelautan serta melegalkan himpunan profesi ini secara formal.Langkah-langkah di atas dapat menjadi agenda strategi utama Iskindo dalam menyusun rekomendasi kebijakan nasional (national ocean policy).Darwis Ismail menekankan agar ketiga poin gagasan ini menjadi program utama Iskindo kedepan dan memperjuangkannya siapapun yang terpilih jadi Ketum Iskindo di forum Munas Iskindo yang sebentar lagi digelar di Jakarta. (*)
Ketua ISLA Unhas Darwis Ismail ST, MM 
