Resensi Buku: Pemerintahan Digital di Antara Efisiensi dan Keadilan

Namun, ketika algoritma mulai menentukan siapa memperoleh layanan, bagaimana prioritas ditetapkan, atau bagaimana warga dikategorikan, persoalannya tidak lagi semata teknis.

Siapa yang bertanggung jawab apabila algoritma salah?

Bagaimana warga menggugat keputusan otomatis?

Apakah masyarakat mengetahui bagaimana keputusan mengenai dirinya dibuat?

Bagaimana memastikan data yang digunakan tidak menghasilkan diskriminasi?

Buku ini tidak menutup seluruh perdebatan tersebut—dan justru di situlah ruang diskusi yang ditawarkannya. 

AI dalam pemerintahan harus ditempatkan di bawah prinsip akuntabilitas, transparansi, perlindungan data, dan pencegahan bias.

Teknologi boleh semakin pintar, tetapi tanggung jawab pemerintahan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada mesin.

Transformasi Digital adalah Transformasi Manusia

Satu dimensi yang kadang hilang dari pembicaraan mengenai pemerintahan digital adalah manusia di dalam birokrasi.

Dr. Drs. Dikson Junus, M.P.A., membahas resistensi birokrasi terhadap reformasi digital. 

Kehadiran teknologi baru tidak otomatis mengubah kebiasaan organisasi yang terbentuk selama puluhan tahun.

Transformasi digital karena itu juga merupakan transformasi budaya.

Aparatur perlu meningkatkan kompetensi, pimpinan harus mampu mengelola perubahan, organisasi perlu meninggalkan ego sektoral, dan pola kerja harus bergerak dari orientasi prosedur menuju orientasi pelayanan.

Perspektif tersebut diperkuat Dr. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si., melalui pembahasan mengenai kepemimpinan dan kolaborasi. 

Pemerintah tidak mungkin membangun ekosistem digital sendirian. 

Perguruan tinggi, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas, dan warga menjadi bagian dari proses tersebut.

Namun, kolaborasi juga membutuhkan batas etik dan akuntabilitas yang jelas.

Ketika perusahaan teknologi semakin terlibat dalam penyediaan infrastruktur dan pengolahan data publik, pemerintah tetap memikul tanggung jawab memastikan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan komersial.

Kekuatan Sekaligus Tantangan Buku

Sebagai buku yang ditulis oleh 12 penulis, Paradoks Pemerintahan Digital memiliki keuntungan berupa keluasan perspektif. 

Pembaca tidak hanya diajak melihat teknologi dari perspektif administrasi, tetapi juga dari pelayanan publik, ketimpangan sosial, komunikasi, keamanan, kepemimpinan, dan etika.

Struktur 12 babnya pun membentuk semacam perjalanan: dari persoalan pelayanan yang langsung dihadapi masyarakat menuju persoalan struktural seperti data, birokrasi dan partisipasi, kemudian bergerak kepada AI, kepemimpinan, dan etika.

Karakter buku chapter sekaligus menjadi tantangannya. 

Banyaknya perspektif membuat kedalaman dan pendekatan antarbab berpotensi berbeda. 

Buku seperti ini akan semakin kuat apabila pada pengembangan berikutnya paradoks-paradoks yang ditemukan setiap penulis disintesiskan menjadi sebuah kerangka konseptual pemerintahan digital yang lebih khas Indonesia.

Justru peluang tersebut dapat menjadi agenda akademik berikutnya.

Sebab transformasi digital Indonesia berlangsung dalam kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan kapasitas pemerintahan daerah yang sangat beragam. 

Digitalisasi pelayanan di kota besar tentu menghadapi persoalan berbeda dibandingkan wilayah kepulauan, pedalaman, atau daerah dengan konektivitas terbatas.

Mengembalikan Manusia ke Pusat Digitalisasi

Pada akhirnya, pesan terpenting buku ini sederhana tetapi mendasar: teknologi adalah alat, bukan tujuan pemerintahan.

Sebuah pemerintah tidak otomatis menjadi lebih baik hanya karena semakin digital. 

Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah teknologi membuat pelayanan semakin mudah; apakah masyarakat miskin tetap dapat mengaksesnya; apakah penyandang disabilitas dilayani; apakah data warga terlindungi; apakah masyarakat dapat mengawasi pemerintah; dan apakah warga masih mempunyai ruang untuk mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh sistem.

Di tengah perlombaan menghadirkan aplikasi, AI, big data, dan smart governance, buku ini mengingatkan sesuatu yang mudah terlupakan: di balik setiap data terdapat manusia, di balik setiap akun terdapat warga negara, dan di balik setiap sistem digital terdapat hak yang harus dilindungi.

Karena itu, ukuran pemerintahan digital yang berhasil bukanlah seberapa canggih teknologi negara.

Ukurannya adalah seberapa jauh teknologi membuat negara semakin hadir, adil, aman, dan manusiawi bagi seluruh warganya. (ulla)