Resensi Buku: Pemerintahan Digital di Antara Efisiensi dan Keadilan

Memindahkan Antrean ke Layar

Buku ini juga mengingatkan adanya jebakan lain dalam transformasi digital: digitalisasi prosedur lama tanpa reformasi birokrasi.

Pada tulisan Dr. Syaiful Bachri, M.M., M.Kes., secara khusus mempertanyakan asumsi bahwa teknologi otomatis menghasilkan kualitas pelayanan.

Sebuah prosedur yang rumit tidak serta-merta menjadi sederhana hanya karena formulirnya dipindahkan ke internet. 

Warga mungkin tidak lagi mengantre di kantor pemerintah, tetapi dapat menghadapi “antrean digital”: aplikasi sulit digunakan, sistem gagal diakses, data harus dimasukkan berulang kali, atau masyarakat tetap diminta menyerahkan dokumen fisik setelah menyelesaikan proses daring.

Paradoks seperti inilah yang membuat pembahasan buku menjadi relevan.

Masalah utama pemerintahan digital pada akhirnya bukan semata-mata persoalan perangkat lunak.

Persoalannya terletak pada bagaimana birokrasi mendesain ulang proses pelayanan dengan menempatkan kebutuhan warga sebagai pusatnya.

Teknologi semestinya menyederhanakan birokrasi, bukan mendigitalkan kerumitannya.

Data Besar, Risiko Juga Membesar

Aspek penting lainnya adalah data.

Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, S.T., M.Si., membahas problematika integrasi data pemerintahan. 

Digitalisasi memerlukan data yang terhubung, terstandar, dan dapat digunakan lintas lembaga. 

Tanpa interoperabilitas, banyaknya aplikasi justru dapat menghasilkan pulau-pulau informasi baru.

Warga kemudian menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensinya: memasukkan informasi yang sama berkali-kali karena satu lembaga tidak dapat membaca data lembaga lainnya.

Tetapi integrasi membawa dilema berikutnya.

Semakin besar jumlah data warga yang dihimpun negara dan semakin terhubung sistem pemerintahan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk melindunginya.

Karena itu, pembahasan mengenai keamanan siber oleh Dr. Abdi, M.Pd., dan etika digital serta perlindungan hak warga oleh A. Ilah Nurul Falah, A.Md., S.S., M.Hum., menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang inovasi.

Kebocoran data bukan semata gangguan teknologi. 

Perspektif pelayanan publik, ia menyangkut kepercayaan masyarakat dan hak warga negara.

Demokrasi di Ruang Digital

Digitalisasi juga mengubah hubungan politik antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui media sosial, aplikasi pengaduan, portal aspirasi, dan berbagai platform lainnya, warga memiliki semakin banyak saluran untuk menyampaikan pendapat.

Drs. Ibrahim, M.Si., melalui pembahasan partisipasi warga, mengingatkan bahwa banyaknya kanal belum tentu menghasilkan partisipasi yang bermakna.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah warga dapat berbicara, tetapi apakah pemerintah mendengarkan dan apakah suara tersebut memengaruhi kebijakan.

Persoalan yang sama muncul dalam transparansi. 

Drs. Alimuddin R, M.Si., menunjukkan bahwa keterbukaan tidak cukup dilakukan dengan mengunggah dokumen ke laman pemerintah. Informasi publik harus dapat ditemukan, dipahami, diverifikasi, dan digunakan masyarakat.

Ruang digital bahkan membawa persoalan yang lebih rumit ketika disinformasi memasuki hubungan pemerintah dan masyarakat.

Bab Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si., mengenai disinformasi dan krisis kepercayaan publik memperlihatkan bahwa pemerintahan digital juga membutuhkan kapasitas komunikasi yang berbeda.

Pemerintah tidak dapat sekadar hadir setelah hoaks berkembang luas. Komunikasi publik membutuhkan kecepatan, keterbukaan, konsistensi, dan kredibilitas.

Pada titik ini, teknologi bersentuhan langsung dengan persoalan legitimasi.

AI dan Masa Depan Birokrasi

Pembahasan semakin menarik ketika buku bergerak menuju masa depan e-government.

Dr. Darmawan Sanusi, S.Sos., M.Si., membawa pembaca memasuki diskusi mengenai AI, smart governance, big data, dan Government 5.0.

Kecerdasan buatan berpotensi membantu birokrasi membaca data dalam jumlah sangat besar, mempercepat pelayanan, bahkan mendukung pengambilan keputusan.