Ribuan Pegawai Pemerintah Amerika Serikat Kena PHK, Ini Penyebabnya

LITERASI-ONLINE.COM - Ribuan pegawai pemerintah Amerika Serikat (AS) menerima surat pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) pada hari ke-10 shutdown atau penutupan aktivas pemerintah, Sabtu (11/10/2025). 

Lebih dari 4.000 pegawai di tujuh lembaga federal telah menerima surat Reduction in Force (RIF) atau pemberitahuan pengurangan pegawai. 

PHK besar-besaran ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengancam memberhentikan pegawai karena Partai Demokrat menolak menyetujui penambahan anggaran. 

Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS pada Pilpres 2024 dari Partai Republik.

Dalam beberapa bulan terakhir, Trump sering berseteru dengan Partai Demokrat.

Termasuk "bermusuhan" dengan sejumlah gubernur dan walikota yang berasal dari Partai Demokrat.

Untuk menambah anggaran, pemerintah AS yang dipimpin Trump memang membutuhkan persetujuan kongres. 

Dalam kaitan ini, Partai Republik sebagai penyokong Trump ingin anggaran disetujui tanpa memperluas subsidi asuransi kesehatan.

Sebaliknya, anggota kongres dari Partai Demokrat bersikeras menolak anggaran disetujui jika subsidi kesehatan diperpanjang. 

Kebuntuan pencairan anggaran ini memicu penutupan pemerintah dan berdampak pada PHK ribuan pegawai federal. 

Dalam keterangan resmi di Gedung Putih, Trump berdalih, PHK massal itu karena kesalahan Partai Demokrat.

Sebelumnya, Trump memang berulang kali mengancam akan mem-PHK pegawai federal selama kebuntuan penambahan anggaran untuk pemerintah itu.

Trump juga memerintahkan pembekuan sekitar 28 miliar dolar AS anggaran infrastruktur untuk New York, California, dan Illinois, yang menjadi basis pemilih Partai Demokrat.

Perkiraan pegawai di lembaga pemerintah atau federal yang terdampak PHK sebagai berikut:

Departemen Perdagangan: sekitar 315 orang Departemen Pendidikan: sekitar 466 orang Departemen Energi: sekitar 187 orang Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: sekitar 1.100–1.200 orang Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota: sekitar 442 orang 

Departemen Homeland Security: sekitar 176 orang 

Departemen Keuangan: sekitar 1.446 orang. 

Keputusan Trump melakukan PHK ribuan pegawai pemerintah justru mendapat kritik dari internal Partai Republik. 

Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat dari Partai Republik, mengecam keputusan PHK. 

Susan menilai langkah ini merugikan tindakan sewenang-wenang dan merugikan pegawai federal.

Serikat American Federation of Government Employees (AFGE), yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai federal, juga mengecam PHK massal tersebut. 

Menurut Presiden AFGE, Everett Kelley, tindakan Trump memalukan dan ilegal.

Everett Kelley juga menyesalkan para pegawai federal sering dijadikan "alat politik." 

Sementara itu, pihak Partai Demokrat menegaskan mereka tidak akan menyerah pada tekanan Donald Trump. 

Partai Demokrat justru menyalahkan Partai Republik atas terjadinya PHK massal itu.

"Mereka (Partai Republik) yang bertanggung jawab atas kehilangan pekerjaan dan keluarga yang terdampak," kata Chuck Schumer, senator dari Partai Demokrat. (*)