LITERASI-ONLINE.COM, MAKASSAR - Dalam suasana politik yang semakin menghangat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Agung Danarto, menegaskan sikap netralitas yang dipegang teguh oleh organisasi ini.
Muhammadiyah, sebagai ormas sipil dan bukan organisasi politik, telah mengundang ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dialog terbuka yang bisa diikuti secara luas oleh masyarakat dan telah disiarkan langsung oleh TVmu dan juga TV nasional yang sampai sekarang masih tersimpan di YouTube, sehingga bisa ditonton ulang.Agung Danarto menyampaikan ini dalam amanahnya pada acara resepsi Milad ke-111 Muhammadiyah tingkat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel di Balai Sidang Muktamar 47 Kampus Unismuh, Ahad 26 November 2023.Dikatakan Agung Danarto, pada hari Rabu tanggal 21 November 2023, PP Muhammadiyah sudah mengundang pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta dua-duanya Alhamdulillah datang.Kemudian pada hari Kamis, 22 November PP Muhammadiyah juga sudah mengundang untuk dialog terbuka pasangan calon nomor 3 yaitu Ganjar Pranowowo dan Mahfud MD, alhamdulillah juga dua-duanya datang.Lalu Jumatnya tanggal 23 November, PP Muhammadiyah juga sudah mengundang Capres nomor 2 yakni Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming."Alhamdulillah Pak Prabowo sudah hadir dan menyampaikan Mas Gibran tidak bisa hadir," katanya."Tiga-tiganya sudah hadir untuk dialog terbuka atas undangan PP Muhammadiyah dan ini sudah sesuai dengan sifat kepribadian Muhammadiyah yaitu bekerja sama dengan golongan lain untuk memelihara dan membangun negara, serta menjaga dan menghormati para capres dan cawapres sebagai tokoh bangsa," jelasnya.Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga memberikan ketiga pasangan capres dan cawapres kartu anggota kehormatan Muhammadiyah.Dikatakan Agung Danarto, Muhammadiyah sebagai ormas harus pandai-pandai untuk meniti buih, meniti ombak sehingga siapa pun yang menjadi kepala negara, siapa pun yang menjadi kepala pemerintahan Muhammadiyah harus tetap jalan dan berkembang. (*)