Hasil Seminar di Unhas, Perlu Revitalisasi Peran Badan Pengelola Keuangan Haji Melalui Amandemen UU 34 Tahun 2014

LITERASI-ONLINE.COM, MAKASSAR  - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggelar seminar nasional dengan judul Berkhidmat untuk Umat: Menuju Pengelolaan Keuangan haji yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

Seminar yang diikuti ratusan peserta ini berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin Makassar, Jum’at (3/11/2023). 

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah menyampaikan, “Salah satu tantangan hukum yang dihadapi oleh BPKH adalah posisinya sebagai lembaga Sui Generis di luar pemerintahan yang didirikan melalui undang-undang."

"Sebagai lembaga Sui Generis, BPKH menjalankan sebagian kewenangan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun beroperasi secara otonom dan independen dari kepentingan pemerintah,” tambahnya. 

Seminar ini berlangsung dua sesi. Pada sesi pertama, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi yang menjadi narasumber menyampaikan bahwa saat ini BPKH memerlukan perubahan undang-undang melihat tingginya kesempatan berinvestasi di Arab Saudi.

Menurut politisi PAN ini, Komisi VIII DPR RI saat ini setuju dan mendorong untuk memberi ruang kepada BPKH agar lebih luwes dan lincah dalam berinvestasi dan memberikan manfaat untuk umat. Saat ini revisi undang-undang sudah masuk ke dalam Prolegnas namun belum menjadi prioritas. 

"Undang-undang ini harus paralel dan bersinergi dengan Undang-undang Penyelenggaraan Haji yang saat ini menjadi prioritas," jelasnya.

Seminar ini menjadi wadah diskusi, dialog, dan kolaborasi antara BPKH dengan narasumber yang kompeten dalam bidangnya dengan membahas topik-topik seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dinamika, problematika, dan urgensi

Amandemen untuk Pengelolaan Keuangan Haji yang rasional dan berkeadilan dan juga reformulasi kelembagaan good governance dan tantangan politik hukum pengelolaan keuangan haji. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Rektor Universitas Hasanuddin, prof Jamaluddin Jompa, Ketua Umum ICMI, Arif Satria, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Jaja Jaelani.

Mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Ahmad Ruslan, mantan Irjen Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud, Dekan Fakultas Hukum UH Hamzah Halim.