LITERASI-ONLINE.COM - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Lukas Enembe dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi ketika menjabat sebagai Gubernur Papua 2013-2022.
Majelis hakim menilai Lukas Enembe terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/10/2023). Vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya jaksa menuntut Lukas Enembe dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan. Selain pidana penjara, Lukas Enembe juga dijatuhi pidana denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Lukas Enembe untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 19.690.793.900 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika harta-benda Lukas Enembe tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara.
Baca: Kasus Dugaan Pemerasan ke Syahrul Yasin Limpo, Firli Bahuri Akan Diperiksa Hari IniDalam kasus ini, Lukas Enembe yang dua periode memimpin Papua dinilai terbukti menerima suap sebanyak Rp 17,7 miliar dan gratifikasi senilai Rp 1,99 miliar.
Selain kasus suap dan gratifikasi, Lukas Enembe juga dijerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait kasus TPPU, saat ini sedang berproses di tahap penyidikan di KPK. (*)
Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe
