Kampanye Diluar Jadwal Pemilu 2024, Bisa Dipidana Penjara 1 Tahun, Ini Aturan Lengkapnya

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Menghadapi Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan masa kampanye selama 75 hari.

KPU menetapkan, masa kampanye dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. 

KPU mengingatkan, setiap peserta Pemilu 2024 dilarang melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan. 

Siapa pun yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan KPU itu, bisa disanksi hukuman berupa pidana penjara. 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” begitu isi Pasal 492 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pengertian kampanye seperti yang dimaksud UU Pemilu Pasal 1 angka 35 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. 

Selain itu, dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, tercantum  beberapa hal yang dilarang dalam kampanye, yakni: mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Kemudian dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Dilarang pula merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. 

Jika aturan ini dilanggar, maka pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.