Dalam Pasal 280 ayat (2) menyebutkan, selama kampanye berlangsung, pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang mengikutsertakan: Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.Begitu juga ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.Kemudian pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; Aparatur Sipil Negara (ASN); anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala desa; Perangkat desa; Anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
Sebagai sanksinya, dalam Pasal 493 UU Pemilu disebutkan, “Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."
Berdasarkan penetapan KPU, setelah masa kampanye, maka tahapan Pemilu 2024 akan memasuki masa tenang selama 3 hari yakni 11-13 Februari 2024.Puncaknya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Pemungutan suaran pada 14 Februari 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (*)
Pemilu 2024
