TP2DD Sulsel Studi Banding Pembayaran Pajak dan Retribusi Nontunai di Yogyakarta

LITERASI-ONLINE.COM, YOGYAKARTA – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) membawa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sulsel studi banding di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta pada 5-7 Juni 2023 sebagai apresiasi pemenang One Page Summery Competition yang dilaksanakan beberapa bulan lalu di Kota Makassar.

Hari pertama studi banding, Bank Indonesia menggelar diskusi pada Senin 5 Juni 2023 dengan menghadirkan TP2DD pemenang championship TP2DD 2022 dari DI Yogyakarta. 

Kehadiran mereka diharapkan dapat menginspirasi TP2DD Sulsel agar semakin berkembang seperti TP2DD di Jawa.

Acara ini dibuka Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rudy Bambang Wijanarko yang dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta Budiharto Setyawan, serta Asisten Administrasi Setda Provinsi Sulsel yang juga Wakil Ketua Harian TP2DD Prov. Sulsel, Dr.  H. Tautoto, TR., M.Si.

Menurutnya, instansi pemerintah harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat. 

Pandemi Covid-19 yang telah berlalu mengajarkan pentingnya kapasitas dan kapabilitas digital.

“Masyarakat menuntut kita untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Tidak heran, transformasi digital menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas pada saat Presidensi G-20 Indonesia 2022 maupun KTT ASEAN 2023,” katanya. 

Sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman 5 Kementerian dan Lembaga mengenai ETPD 2020 lalu, lanjutnya, kehadiran forum TP2DD membuka berbagai peluang sinergi dan inovasi. 

“Jika kita mengingat progres kita dalam 2 atau 3 tahun terakhir, setidaknya di Sulawesi Selatan, banyak inovasi yang pemda dan Bank Sulselbar telah inisiasi, mulai dari awalnya menggunakan kanal seperti ATM atau mesin EDC, kemudian QRIS statis, dan sekarang pemda berlomba-lomba meluncurkan QRIS dinamis,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Tautoto mengatakan, TP2DD Sulsel hadir di Yogyakarta ingin mempelajari implementasi Elektronifikasi Traksaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bangunan (PBB) termasuk memanfaatkan potensi pariwisata, atau smart tourism dalam penerimaan pajak dan retribusi.

“Untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan modern, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah merupakan suatu keniscayaan," katanya.

"Kita semua harus bergerak bersama untuk membangun ekosistem digital. Kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia jasa pembayaran, dan masyarakat perlu terbangun berdasarkan kesadaran perlunya sistem pembayaran yang lebih mudah, murah, cepat dan tepat,” tambahnya.

Menurutnya, menerapkan elektronikasi secara penuh, bagi pemerintah daerah tentu tidak mudah. 

Di Sulsel, sebagaimana daerah KTI lainnya, kendalanya banyak antara lain jaringan internet yang belum tersedia secara memadai, biaya sewa jaringan serta pengadaan software dan hardware yang sangat mahal, kemampuan IT pegawai yang masih kurang sehingga harus menggunakan jasa pihak ketiga yang mahal, serta masyarakat pengguna jasa sebagian besar belum cakap menggunakan transaksi digital. 

Baca: Penerimaan CPNS dan PPPK Dibuka Juni 2023: Persyaratan, Formasi yang Dibuka, dan Cara Daftar

“Kendala tersebut adalah tantangan, bukan hambatan. Dengan keterlibatan semua pihak, dan komitmen yang sama baik pemerintah maupun swasta, kendala-kendala tersebut akan bisa diatasi secara bertahap,” ujarnya.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah Kepala Badan  Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta Tulus Widayat,  Kepala Bidang (Kabid) Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, R.M. Kisbiyantoro.