Ketua KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras Terakhir oleh DKPP, Ini Kasusnya

DKPP menilai, tindakan Hasyim ini tidak patut dan tidak pantas, terlebih padanya melekat simbol kelembagaan (KPU).

DKPP juga menilai, tinddakan itu dapat pula menimbulkan konflik kepentingan.

Sebab, perjalanan Hasyim dan Hasnaeni bersama beberapa orang lainnya itu bertepatan dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Partai Republik Satu yang dipimpin Hasnaeni turut dinyatakan lolos pendaftaran.

Menurut DKPP, sebagai penyelenggara pemilu, Hasyim wajib memegang prinsip mandiri dengan menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya keberpihakan dengan peserta pemilu tertentu, tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan.

Karena itu, DKPP menilai Hasyim terbukti telah melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional.

Hasyim dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c; Pasal 6 ayat (3) huruf e, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, l, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 huruf a, b, dan g, Pasal 16 huruf e, serta Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP 2/2017.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2023 lalu, DKPP menjatuhkan saksi peringatan kepada Hasyim karena komentarnya soal sistem pemilu yang dianggap menimbulkan kegaduhan. (*)