- Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah- Peserta Pekerja Penerima Upah yang mengalami PHK dan anggota keluarganya. Berikut ini ketentuan yang dapat melakukan kenaikan kelas BPJS dan selisih biayanya: - Rawat jalan eksekutif: paling banyak sebesar Rp 400.000 - Hak rawat kelas 2 naik ke kelas 1: Selisih tarif INA-CBG pada kelas rawat inap kelas 1 dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap kelas 2 Hak rawat kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1: Selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan tarif kelas di atas kelas 1 yaitu paling banyak sebesar 75 persen dari tarif INACBG kelas 1 Hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1: Selisih tarif INA-CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 75 persen dari tarif INACBG kelas 1 Ketentuan selisih biaya hak rawat kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1 dan hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1, tidak berlaku jika biaya pelayanan rawat inap tak melebihi tarif INA-CBG sesuai hak peserta. Pembayaran selisih biaya dapat dilakukan oleh peserta, pemberi kerja dan atau asuransi kesehatan tambahan. Pembayaran selisih biaya juga bisa dilakukan pihak lain. Sebelumnya, peserta BPJS Kesehatan mandiri, baik kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) maupun bukan pekerja (BP) kelas 3, bisa naik kelas satu tingkat ke kelas 2 saat perawatan di RS. Hal itu mengacu pada Permenkes Nomor 51 Tahun 2018.Dalam aturan sebelumnya, kenaikan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2 dapat dilakukan dengan membayar selisih biaya. (*)
BPJS Kesehatan
