KPU Verifikasi Ulang Partai Ummat di 16 Kabupaten/Kota, Penentuan 30 Desember 2022

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan verifikasi ulang untuk Partai Ummat pada 16 kabupaten/kota di dua provinsi.

Sebelumnya, berdasarkan hasil verifikasi faktual KPU pada 16 kabupaten/kota di Provinsi NTT dan Sulawesi Utara (Sulut) itu, keanggotaan Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal.

Pada penetapan 17 partai peserta Pemilu 2024 oleh KPU, beberapa waktu lalu, Partai Ummat tidak termasuk di dalamnya. 

Pengurus Partai Ummat kemudian mengajukan sengketa melalui Bawaslu RI. Kemudian digelar mediasi sengketa verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Pada mediasi yang berlangsung Selasa (20/12/2022) malam WIB, Partai Ummat dan KPU RI mencapai kesepakatan verifikasi ulang. Bawaslu menjadi mediator kedua belah pihak. 

Kesepakatan ini diumumkan dalam sidang hasil mediasi yang dibacakan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, Selasa (20/12) malam. 

Seluruh tahapan proses verifikasi ulang akan dimulai 21 Desember 2022. Setelah itu, pada 30 Desember 2022, KPU akan memutuskan status keikutsertaan Partai Ummat di Pemilu 2024. 

Verifikasi ulang akan dilaksanakan pada 5 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kupang, Alor, Sumba Barat, Lembata, dan Sabu Raijua. 

Serta 11 kabupaten/kota di Sulawesi Utara yaitu Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu. 

"Memutuskan, satu, memerintahkan para pihak melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana tertuang dalam putusan ini," kata Totok sebagai ketua sidang, seperti dikutip dari kompas.com. 

Baca: KPU Buka Pendaftaran PPS Pemilu 2024, Butuh 251.295 Orang, Ini Syarat dan Cara Daftar

"Dua, memerintahkan kepada termohon melaksanakan putusan ini maksimal 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan," tambahnya. 

Mediasi ini merupakan tindak lanjut dari gugatan sengketa verifikasi faktual yang diajukan Partai Ummat, setelah dinyatakan tak lolos oleh KPU RI sebagai parpol peserta Pemilu 2024.