Ilustrasi LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, menteri tidak perlu lagi mengundurkan diri ketika maju sebagai calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).
Namun, menteri yang hendak maju bertarung pada konstasi Pilpres, baik sebagai capres maupun cawapres, perlu mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.Putusan MK ini atas permohonan Partai Garuda yang menguji konstitusionalitas Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu. Secara ringkas, Pasal 170 aya 1 UU Pemilu menyatakan bahwa seorang menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila maju sebagai capres atau cawapres. Partai Garuda meminta MK memutuskan pasal tersebut inkonstitusional dan memperbolehkan menteri maju sebagai capres atau cawapres tanpa harus mundur."Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan MK di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (31/10/2022).Hakim konstitusi memutuskan bahwa aturan soal menteri harus mundur ketika maju jadi capres atau cawapres inkonstitusional. Hakim konstitusi lalu membuat norma baru terkait Pasal 170 ayat 1 tersebut, yakni:"Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden."MK tidak memasukkan menteri dalam daftar jabatan yang harus mengundurkan diri ketika maju sebagai capres atau cawapres.
Baca juga
