LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap dan pengurusan perkara di MA ini pada Rabu (21/9/2022) di Jakarta dan Semarang. Penetapan 10 orang tersangka ini disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/9/2022) dini hari WIB. Di antara 10 orang tersangka itu adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) yakni SD.Tersangka lainnya adalah ETP selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung, DY dan MH selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung. Re dan Al (PNS di MA), YP dan ES sebagai pengacara, HT dan IDK dari pihak swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID.Firli Bahuri menjelaskan, dari 10 tersangka itu, KPK baru menahan 6 orang untuk 20 hari kedepan.Empat lainnya belum ditahan, termasuk Hakim Agung SD karena belum berhasil diamankan. Karena itu, KPK meminta oknum Hakim Agung ini dan tiga tersangka lainnya kooperatif untuk datang ke Gedung Merah Putih memenuhi panggilan penyidik. "Ada enam tersangka yang sudah kita amankan dan langsung kita tahan. Empatnya kita perintahkan sebagaimana undang-undang, mereka bisa hadir,” kata Firli Bahuri. Firli Bahuri menegaskan, pihaknya akan "memburu " dan menangkap tersangka jika tidak kooperatif. “Pasti kalau tidak (kooperatif) kita akan melakukan pencarian dan kita akan melakukan penangkapan,” katanya. Pada OTT ini, KPK menyita barang bukti sejumlah uang, termasuk mata uang asing. (*)
Ilustrasi
