OTT Kasus Suap: Sebelum Serahkan Diri ke KPK, Oknum Hakim Agung Minta Restu ke MA

LITERASI-ONLINE.COM, JAKARTA - Oknum Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) memilih menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (23/9/2022) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang dan Jakarta terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Ketua KPK Firli Bahuri pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9) dini hari WIB, menjelaskan, pihaknya menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus ini. Termasuk oknum Hakim Agung ini. 

Pada OTT itu, KPK baru menahan empat orang tersangka. Enam orang belum diamankan, termasuk Sudrajad Dimyati. 

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada media menjelaskan, Sudrajad Dimyati meminta restu kepada pihak MA sebelum menyerahkan diri ke KPK. 

"Tadi pagi ada ketemu dengan kami, minta restu bahwa siap menghadiri dan kami mendorong supaya  memenuhi panggilan KPK ini," kata Andi Samsan saat jumpa pers di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (23/9).

Namun, Andi Samsan enggan menjelaskan  kronologi yang lebih rinci terkait penyerahan diri Sudrajad ke KPK. Sebab, MA tak ingin dianggap seperti membela oknum Hakim Agung itu. 

Ia menambahkan, MA menyatakan rasa prihatin atas kejadian ini. MA menyerahkan kepada mekanisme proses hukum yang menjadi kewenangan KPK.

"Pak SD akan memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan ditetapkannya sebagai tersangka," pungkasnya. 

Sudrajad Dimyati diduga menerima Rp800 juta untuk mengurus perkara di MA. Ia menerima uang itu melalui Hakim Yustisial yang juga Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu.

Menurut Firli Bahuri, seperti dikutip dari Merdeka.com, uang Rp800 juta itu untuk mengondisikan putusan kasasi gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana (ID) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Gugatan diajukan pengusaha, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur. Keduanya diwakili kuasa hukumnya, Yosep Parera dan Eko Suparno.