Kedua, kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, termasuk perhatian terhadap tenaga pendidik non-ASN.Ketiga, keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.Aspek ini mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.Keempat, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi PGRI.Kemitraan tersebut dinilai dari dukungan terhadap program pengembangan profesionalisme guru dan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.Kelima, integritas dan rekam jejak kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan pendidikan.Tim PB PGRI Periksa Dokumen dan Rekam Jejak KebijakanProses penilaian Dwija Praja Nugraha dilakukan secara berjenjang.Tahap awal dimulai dari pengusulan calon penerima melalui jajaran PGRI kabupaten/kota dan provinsi sebelum diteruskan kepada PB PGRI.Selanjutnya, tim verifikasi pusat melakukan pemeriksaan dokumen dan penelusuran terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.Verifikasi juga dapat mencakup wawancara dengan pihak terkait dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan program pendidikan yang dilaporkan benar-benar memberikan manfaat.Menurut Abdi, proses tersebut penting agar penghargaan diberikan berdasarkan capaian dan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan.Karena itu, kunjungan tim PB PGRI ke Enrekang dan Pinrang merupakan bagian dari proses penilaian, bukan penetapan akhir penerima penghargaan.Sejumlah Kepala Daerah Sulsel Pernah Menerima PenghargaanAbdi menambahkan, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan sebelumnya telah memperoleh penghargaan Dwija Praja Nugraha dari PB PGRI.Pada 2023, penghargaan tersebut diterima Bupati Gowa saat itu, Adnan Purichta Ichsan.Kemudian pada 2024, penghargaan diberikan kepada Wali Kota Parepare periode sebelumnya, Taufan Pawe.Selanjutnya pada 2025, Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif juga tercatat sebagai penerima penghargaan tersebut.Tahun 2026, Bupati Enrekang Muhammad Yusuf Ritangnga dan Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid masuk dalam proses verifikasi calon penerima.Kunjungan tim PB PGRI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan guru.Hasil verifikasi nantinya menjadi bahan pertimbangan PB PGRI dalam menentukan kepala daerah yang layak memperoleh penghargaan Dwija Praja Nugraha pada rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2026. (*)