Tahapannya sebagai berikut:- Kursi Wapres kosong- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3)- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Penjelasan Menko Kumham Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Prof Yusril Ihza Mahendra sempat menjelaskan mekanisme secara konstitusional jika Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Menurut Prof Yusril, MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kekosongan jabatan wapres."Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulis dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya. "Mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya," kata Prof Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, MPR akan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti wapres. (*)
