Warga Yahudi Ultra-Ortodoks unjuk rasa menolak wajib militer.

Ia meminta aparat keamanan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku unjuk rasa.

Menteri Pertahanan Israel Katz juga mengutuk penyerbuan ke rumah pejabat Israel itu.  

Pada hari yang sama, pengunjuk rasa Yahudi Ultra-Ortodoks juga unjuk rasa di persimpangan Golda Meir di Yerusalem Barat.

Mereka berusaha memblokir jalan, sehingga terlibat bentrokan dengan polisi.

Harian Yedioth Ahronoth memberitakan, demonstran juga memblokir Jalan Raya 4 di dekat pintu masuk Bnei Brak.

Dalam orasinya pengunjuk rasa mengatakan, “Kami memilih mati dan tidak akan ikut wajib militer.” 

Mereka juga membawa spanduk bertuliskan “sekularisme lebih buruk dari kematian.” 

Protes besar-besaran ini muncul setelah militer Israel kembali menangkap warga yang menghindari wajib militer, pekan ini.

Sebelumnya, penangkapan warga itu  sempat dihentikan selama perang Israel lawan Iran pada akhir Februari hingga Maret 2026.

Memasuki masa gencatan senjata, penangkapan warga massif lagi. 

Komunitas ini harus ikut wajib militer berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) Israel pada Juni 2024.

Dalan putusannya, MA Israel memutuskan warga Haredi harus mengikuti wajib militer dan memerintahkan penghentian pendanaan negara bagi lembaga keagamaan yang siswanya menolak untuk bertugas membela negara.

Saat ini, komunitas Yahudi Ultra-Ortodoks mencakup sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah sekitar 9,7 juta jiwa. 

Selama ini, mereka tidak mengikuti wajib militer dengan alasan pengabdian terhadap studi Taurat.

Padahal, aturan hukum Israel mewajibkan seluruh warga berusia di atas 18 tahun ikut pelatihan militer.

Selama ini, pengecualian bagi kaum Haredi telah lama memicu kontroversi di Israel.

Partai-partai sekuler selama ini ngotot menuntut agar kelompok ultra-Ortodoks ikut menanggung “beban perang” yang sudah menewaskan banyak warga Israel yang bertugas di medan pertempuran. (*)


Baca juga