LITERASI-ONLINE.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang tidak relevan dengan kebutuhan kehidupan dunia di masa depan. Rencana itu disampaikan Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Kamis (23/4/2026), dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. "Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini," kata Badri Munir Sukoco.Ia menambahkan, Kemendiktisaintek akan menyusun prodi yang dibutuhkan di masa mendatang. Penentuan prodi juga akan didasarkan pada kajian-kajian program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). Saat ini, sesuai data statistik pendidikan tinggi, prodi bidang ilmu sosial mencakup 60 persen. Prodi yang paling banyak adalah kependidikan atau keguruan. "Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan. Sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000. Jadi yang 470.000 tidak punya pekerjaan," jelasnya. Menurut Badri, Indonesia saat ini terus menggaungkan soal bonus demografi. Tapi, jika lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar Indonesia menjadi negara maju tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, maka tidak akan tercapai tujuan itu. Ia menilai, banyak perguruan tinggi di Indonesia menggunakan market driven strategy. Bidang yang sedang laris, dibuka prodinya. Kemudian terjadi oversupply.Badri memberi contoh, berdasarkan data yang diperiksa olehnya, tahun 2028 sebenarnya Indonesia bisa mengalami kelebihan pasokan dokter berdasarkan standar minimal World Bank. Apalagi jika terjadi maldistribusi atau ketidakseimbangan distribusi di masing-masing daerah. (*)
