Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Kuliah Gratis dan Lulus Jadi CPNS BMKG

LITERASI-ONLINE.COM - Pendaftaran sekolah kedinasan dibuka pada minggu kedua Mei 2024.

Salah satu diantaranya adalah sekolah kedinasan milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yakni Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).

STMKG terbuka bagi lulusan SMA dan sederajat. 

Pendaftar yang lolos seleksi akan kuliah gratis dan berpeluang menjadi CPNS di BMKG.

Pada pendaftaran sekolah kedinasan 2024, STMKG membuka 120 formasi.

Naik dibandingkan tahun 2023 lalu sebanyak 80 formasi.  

Syarat Pendaftar

Jika mengacu tahun lalu, syarat bagi pendaftar sebagai berikut:

1. Pria/Wanita, Warga Negara Indonesia.

2. Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dapat berkacamata dengan Lensa Spheris Maksimal Minus (-) 4 D, dan Lensa Silindris Maksimal Minus (-) 2 D dan bersedia untuk melakukan pengobatan LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) dengan biaya sendiri apabila diterima/lulus seleksi.

3. Umur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September di tahun berjalan.

4. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. 

5. Bebas narkoba yang dibuktikan dengan tes kesehatan. 

6. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. 

7. Tinggi badan minimal 160 cm untuk Pria dan 155 cm untuk Wanita (berat badan seimbang). 

8. Bersedia bekerja di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

9. Khusus untuk peserta afirmasi terdapat syarat tambahan sebagai berikut: 

- Punya akta kelahiran dan domisili sesuai identitas KTP/KK di Provinsi Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara atau Sulawesi Tenggara. 

- Sudah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat di Provinsi Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara atau Sulawesi Tenggara. Khusus bagi perserta Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Aketua/Anggota dari Majelis Rakyat Papua atau Papua Barat. (*)